Buku Saku REFORMASI BIROKRASI BPN RI

KATA PENGANTAR

Salam Perubahan..

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Buku Saku Reformasi Birokrasi (RB) BPN RI dapat diselesaikan Buku Saku ini berisi tentang informasi awal dan mendasar mengenai pelaksanaan RB di lingkungan BPN RI.

BPN RI telah menyampaikan Dokumen Usulan, dan Road Map Pelaksanaan RB kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai prasyarat utama bagi semua kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan RB.

Buku Saku ini berkaitan dengan sosialisasi dan internalisasi kegiatan RB sebagai wujud pemahaman dan persamaan persepsi Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian, semoga Buku Saku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 Januari 2013

Tim RB BPN R.I.

Daftar isi

Kata Pengantar                                                                              i

Daftar isi                                                                                       ii

Yel-Yel Reformasi Birokrasi                                                        1

Semboyan BPN RI                                                                        2

Sapta Tertib Pertanahan                                                                 3

Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI                         4

Latar Belakang Mengapa Reformasi Birokrasi diperlukan            5

Arah Reformasi Birokrasi                                                              6

Visi dan Misi RB BPN RI 2010 – 2014                                         7

Grand Design RB BPN RI 2010 – 2014                                         8

Road Map RB BPN RI (PERMENPAN dan RB No.8/2011)        9

  1. Program Manajemen Perubahan                                           10
  2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan              11
  3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi                        12
  4. Program Penataan Tata Laksana                                            13
  5. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur                   14
  6. Program Penguatan Pengawasan                                           15
  7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja                            16
  8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                  17
  9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                       18

Program Percepatan (Quick Wins)                                                19

Yel-Yel Reformasi Birokrasi

“Salam Perubahan…..,”

“Siap Laksanakan,..Sekarang”!!!

Semboyan BPN RI

“Lihat Kedepan, Lakukan Sesuatu Yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan Masyarakat”

Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI

 

  1. Model Rekrutmen
  2. Sistem Pendidikan dan Pelatihan
  3. Kode Perilaku
  4. Standar Minimum Profesi
  5. Pola Jenjang Karir
  6. Sistem Pengawasan
  7. Majelis Kehormatan Kode Perilaku dan Profesi

Sapta Tertib Pertanahan

  1. Tertib Administrasi
  2. Tertib Anggaran
  3. Tertib Perlengkapan
  4. Tertib Perkantoran
  5. Tertib Kepegawaian
  6. Tertib Disiplin Kerja
  7. Tertib Moral         

LATAR BELAKANG MENGAPA REFORMASI BIROKRASI DIPERLUKAN ?

EKSTERNAL

Tuntutan masyarakat

EKSTERNAL Globalisasi dan perubahan lingkungan strategis

EKSTERNAL Perubahan politik ekonomi dan keamanan

EKSTERNAL Kemajuan IPTEK

INTERNAL Birokrasi harus kompeten dan efisien struktur, tanpa menghambat fungsi atau pencapaian tujuan

Visi dan Misi RB BPN RI 2010 – 2014

Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan Kebijakan pertanahan untuk :

  1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
  2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
  3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
  4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan dating terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
  5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Grand Design RB BPN RI 2010 – 2014

Tujuan Umum

Menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani public, netral, sejahtera berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai berdasarkan kode etik aparatur Negara. (Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, hal. 17)

Sasaran Umum

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indicator penilaian Indeks Persepsi Korupsi dan opini BPK WTP akan terwujud;
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dengan indicator penilaian Indeks kemudahan berusaha dan Indeks Integritas Pelayanan Publik;
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indicator penilaian Indeks Efektifitas Pemerintahan dan Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, hal. 5 dan 17-18)

Arah Reformasi Birokrasi

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”

(UU No.17/2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025)

ARAHAN KEBIJAKAN

“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS & BERKEADILAN”

(PERPRES No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014)”

VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI

  • Visi

“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”

  • Misi
  • Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka Reformasi Birokrasi
  • Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, mind set dan culture set.
  • Mengembangkan kualitas control yang efektif dan efisien.

Road Map RB BPN RI

(PERMENPAN dan RB No.8/2011)

Road Map RB BPN RI 2010-2014, meliputi 9 Program dan 27 Kegiatan

  1. Program Manajemen Perubahan
  2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
  4. Program Penataan Tatalaksana
  5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
  6. Program Penguatan Pengawasan
  7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  9. Program Monitoring dan Evaluasi

1. Program Manajemen Perubahan 

Kegiatan

  1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan BPN RI
  2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi BPN RI
  3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Keluaran

  1. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan BPN RI
  2. Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi BPN RI
  3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Hasil

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada BPN RI

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Kegiatan

Penataan Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan/Diterbitkan oleh BPN RI

Keluaran

  1. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh BPN RI
  2. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak singkron di lingkungan BPN RI masing-masing serta lainnya
  3. Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

Hasil

Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efisien dan efektif

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi                       


Kegiatan

  1. Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada BPN RI
  2. Penguatan Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian dan Diklat

Keluaran

  1. Peta tugas dan fungsi unit kerja pada BPN RI yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
  2. Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercpainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Hasil

Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

4. Program Penataan Tata Laksana          

Kegiatan

  1. Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
  2. Pembangunan/Pengembangan e-Goverment

Keluaran

  1. Dokumentasi SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
  2. Tersedianya e-Government pada BPN RI

Hasil

Terwujudnya transparansi, akuntabilitas proses pemerintahan

5. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur                           

Kegiatan

  1. Penataan system rekrutmen Pegawai
  2. Analisis Jabatan
  3. Evaluasi Jabatan
  4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  5. Asesmen Individu Pegawai Berdasarkan Kompetensi
  6. Penerapan system penilaian kinerja individu pegawai
  7. Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai
  8. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi

Keluaran

  1. Sistem Rekrutmen     yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
  2. Dokumen peta dan uraian jabatan
  3. Peringkat dan harga jabatan
  4. Dokumen kualifikasi/standart kompetensi jabatan
  5. Peta profil kompetensi individu
  6.  Indikator kinerja individu yang terukur
  7. Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
  8. Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Hasil

  1. Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memilliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
  2. Tercapainya pemahaman atas tugas dan tanggungjawab yang diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
  3. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan didalam organisasi dan tersedianya informasi secara komperhensif dan akurat profil kompetensi individu
  4. Terwujudnya system pengukuran kinerja individu yang obyektif dan terukur
  5. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat
  6. Diperoleh para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan

6. Program Penguatan Pengawasan          

Kegiatan

  1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPN RI
  2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting

Keluaran

  1. Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
  2. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

Hasil

1. Tercapainya tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif serta taat pada peraturan

2. Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja                         

Kegiatan

  1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
  2. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
  3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI

Keluaran

  1. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
  2. Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
  3. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI

Hasil

Tercapainya system akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik            

  Kegiatan

  1. Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Kerja pada BPN RI
  2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keluaran

  1. Peningkatan kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau)
  2. Peningkatan kualitas Pelayanan dasar
  3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Hasil

Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau

Program Percepatan (Quick Wins)

Kegiatan

Program Percepatan (Quick Wins) :

  1. Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah

2. Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah

Keluaran

Dokumen Program Percepatan (Quick Wins) :

  1. Dokumen Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah
  2. Dokumen Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah

Hasil

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada birokrasi (BPN)

Comments are closed.